JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tingginya angka kematian warga di lokasi pengungsian pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan ini dinilai membuktikan lemahnya sistem perlindungan negara terhadap penyintas, terutama kelompok rentan.
Berdasarkan data Walhi hingga Jumat (25/9/2026), dari 156 korban jiwa sejak gempa terjadi, 108 di antaranya meninggal saat berada di tenda atau lokasi pengungsian, sementara 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa.
Kepala Divisi Penguatan Organisasi Walhi Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa tingginya kematian di pengungsian menunjukkan ancaman keselamatan belum usai meski gempa telah reda. Menurutnya, negara tidak bisa menyalahkan faktor usia atau penyakit bawaan atas kematian tersebut.
“Kelompok rentan justru berhak atas perlindungan khusus. Ketika mereka meninggal di pengungsian, sistem perlindungan negaralah yang harus dievaluasi,” ujar Umbu Wulang dalam konferensi pers di Jakarta.
Hingga kini, sekitar 46.461 warga masih mengungsi menyusul kerusakan pada lebih dari 103 ribu rumah. Walhi yang mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri menemukan berbagai persoalan, mulai dari krisis air bersih, keterbatasan pangan, sanitasi buruk, hingga minimnya layanan kesehatan. Kondisi ini semakin parah akibat cuaca panas ekstrem.
Tak hanya mengancam kesehatan fisik, buruknya tata kelola pengungsian juga memicu masalah sosial. Manajer Pengelolaan Isu Bencana Ekologis Walhi, Melva Harahap, mengungkapkan adanya temuan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar lokasi pengungsian. Hal ini menunjukkan belum memadainya mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak.
“Negara gagal belajar dari sejarah bencana di Flores. Yang dibutuhkan adalah penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana,” tegas Melva.
Walhi menyimpulkan, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari distribusi bantuan, melainkan sejauh mana negara menjamin keselamatan dan martabat warga selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.
