Jumat, November 20, 2026

Baru Sah, Puan Dan Habiburokhman Dilaporkan Ke MKD! ICW: Pengesahan UU Perampasan Aset Langgar Aturan!

Belum kering tinta pengesahan UU Perampasan Aset, Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan pengaduan itu Kamis (19/11/2026), dengan tuduhan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang yang baru diketok dalam rapat paripurna di Senayan.

Yang dipersoalkan ICW bukan cuma soal draf yang tak dibuka ke publik, tapi juga isi hasil pengesahan yang dinilai mengabaikan kesepakatan rapat pembahasan 11 November 2026. Rapat itu disebut menyepakati perbaikan Pasal 7 ayat (3) soal perampasan aset tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, dan Pasal 11 ayat (2) soal perampasan aset tanpa surat penetapan pengadilan yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 2012, tapi perbaikan itu tidak tercermin dalam undang-undang yang disahkan.

Peneliti ICW Almas Sjafrina menegaskan laporan itu sudah diterima sekretariat MKD dan sedang diproses. 

“Kami menilai Ketua DPR RI dan Ketua Badan Legislasi DPR RI telah melanggar peraturan dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Almas, dikutip Kamis (19/11/2026). 

Puan dinilai bertanggung jawab sebagai pimpinan sidang paripurna, sementara Habiburokhman sebagai pimpinan yang mengawal pembahasan RUU.

Habiburokhman membela proses pembahasan yang menurutnya sudah berjalan sejak September 2025 dengan 87 kali rapat dengar pendapat umum bersama berbagai pihak. Ia menegaskan pembahasan tidak tertutup. 

Puan pun sebelumnya menyatakan pengesahan sudah sesuai prosedur dan bukan karena desakan. MKD sendiri belum memberi tanggapan, upaya konfirmasi ke Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua Imron Amin belum membuahkan jawaban.

Warganet ramai, sebagian menilai laporan ini bukti bahwa polemik UU Perampasan Aset belum selesai meski sudah disahkan, sementara yang lain menunggu apakah MKD berani memeriksa pimpinan DPR sendiri. Sampai berita ini ditulis, koalisi juga menyiapkan gugatan formil ke Mahkamah Konstitusi, jadi ujian undang-undang ini bakal berlanjut di dua arena sekaligus.

Recent PostView All

Follow Us

Recent Post

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.