JAKARTA — Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto usai Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden dinilai para pengamat tidak mencerminkan kondisi hubungan yang sesungguhnya. Keluarnya Gibran dari pemerintahan disebut telah membalik peta kekuatan sekaligus mengubah secara mendasar relasi politik kedua tokoh.
Selama Gibran menjabat Wapres, keberadaannya menjadi penghubung sekaligus representasi langsung Jokowi di lingkar kekuasaan. Kini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ruang gerak politik Jokowi jauh lebih terbatas dan hanya bertumpu pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Jokowi hari ini hanya memiliki akses politik ke PSI. Dengan PSI Jokowi bisa membangun kembali kekuatan politiknya, dan bukan tidak mungkin menjadi lawan Prabowo di 2029,” kata Dedi, Jumat (13/11/2026).
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi juga melihat pamor dan pengaruh Jokowi meredup usai Gibran berhenti. Kondisi itu menurutnya kian terlihat seiring mundurnya tiga kader pendiri PSI—Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka—dari partai berlambang gajah yang berpatron pada Jokowi tersebut.
Basa-Basi Politik dan Tekanan Kasus Hukum
Dedi membaca sikap Jokowi yang tetap mendukung Prabowo sekadar bentuk sopan santun politik karena posisi tawar keduanya kini berbalik.
“Pertanyaan Jokowi tetap mendukung Prabowo normatif saja, bukan dalam hal benar-benar berada di belakang Prabowo. Bagaimanapun Jokowi tetap menyimpan kekecewaan, dan situasinya sedang terbalik, di mana Prabowo berada di atas Jokowi dengan kekuatan penuh,” kata Dedi.
Menurut Dedi, memilih berseberangan justru berisiko mendatangkan tekanan politik yang jauh lebih besar bagi Jokowi dan keluarganya.
“Tidak ada pilihan bagi Jokowi selain menunjukkan sikap mendukung. Jika Jokowi melawan, bukan tidak mungkin skandal penyadapan, kasus hukum soal ijazah baik Jokowi maupun Gibran akan tetap berlanjut,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Ari Junaedi. Ia menilai dukungan tersebut lebih bernuansa basa-basi politik demi menjaga posisi aman Jokowi di tengah sorotan berbagai persoalan hukum.
“Pernyataan dukungan Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo menurut saya hanyalah normatif dan sebatas basa-basi politik. Aura kekecewaan jelas terlihat pada Jokowi mengingat Prabowo tidak melakukan upaya politik maksimal terhadap Gibran,” kata Ari saat dihubungi Kompas.com secara terpisah. “Bagi Jokowi, perlindungan Prabowo sangat dibutuhkan maksimal hingga 2029 sembari menunggu perubahan atmosfer politik nasional,” ujar Ari.
Jaga Pengaruh Relawan di Tengah Tensi Tinggi
Sebelumnya, di kediamannya di Sumber, Solo, Kamis (12/11/2026), Jokowi menyebut mundurnya Gibran sebagai dinamika politik yang lumrah sekaligus menegaskan komitmen dukungannya terhadap pemerintahan saat ini.
“Kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, itu aja,” kata Jokowi hari itu.
Ari menilai pernyataan itu juga bertujuan menjaga persepsi publik bahwa Jokowi belum kehilangan kekuatan, dengan tetap mengandalkan jaringan relawan loyalnya di berbagai daerah.
“Jokowi merasa Gibran tidak bisa mandiri di tengah-tengah pusaran politik yang semakin besar eskalasinya sehingga mau tidak mau Jokowi turun gunung,” kata Ari.
Kendati demikian, Ari menilai pernyataan dukungan tersebut tidak menghapus ketegangan di antara keduanya. Setelah besarnya sokongan Jokowi pada Pilpres 2024, berhentinya Gibran—ditambah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo—diyakini meninggalkan bekas mendalam.
“Publik yang sadar dan paham dengan modus-modus Jokowi selama ini akan tetap menganggap relasi keduanya tidak semesra dulu lagi. Antara Prabowo dan Jokowi ada tensi tinggi yang susah untuk dimediasi,” kata Ari.