DEMAK — Upaya Pemerintah Kabupaten Demak melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memberantas tempat karaoke yang diduga menjadi sarang prostitusi diwarnai insiden menggelitik. Langkah penyegelan petugas justru mendapat penolakan keras dari seorang pengelola dengan argumentasi filosofis yang tak terduga.
Dalam sebuah cuplikan video yang beredar di Instagram, pria bertopi merah yang diduga pengelola karaoke tersebut berdebat dengan petugas. Ia menolak penutupan usahanya dengan dalih hak milik pribadi dan hukum ‘keseimbangan alam’. Menurutnya, keburukan atau maksiat harus tetap ada sebagai penyeimbang kebaikan.
“Ada rembulan, ada matahari. Ada surga, ada neraka. Lah kalau kok suruh orang yang baik semua, ya sudah kiamat sejak dulu toh, Pak? Lah nerakanya yang ngisi siapa? Ya toh, harus ada keseimbangan,” dalih pria tersebut dengan nada santai namun tegas menolak penutupan.
Menariknya, viralnya argumentasi nyeleneh ini justru memicu diskursus publik yang lebih luas terkait keadilan dan karut-marut hukum di Indonesia. Pernyataan sang bos karaoke dikaitkan dengan temuan ironis inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong baru-baru ini.
Publik menyoroti kesenjangan mencolok di mana narapidana elite atau koruptor jutru difasilitasi bak di hotel bintang lima dengan AC, kulkas, sofa, TV besar, hingga simulator golf di dalam penjara, berbanding terbalik dengan nasib narapidana umum.
Fenomena kejahatan ‘kelas bawah’ yang diberangus namun ‘kelas atas’ yang dimanjakan ini turut dikaitkan dengan konsep Privatio Boni gagasan Santo Agustinus. Konsep filosofis tersebut memandang bahwa kejahatan sejatinya adalah bentuk ketiadaan kebaikan. Baik dalih pembenaran maksiat sang bos karaoke maupun diskriminasi hukum di dalam Lapas dinilai menjadi cerminan nyata hilangnya nilai kebaikan dalam sistem sosial masyarakat.
