JAKARTA — Kawasan jantung ibu kota mendadak menjadi pusat perhatian pada Selasa (20/10/2026) pagi. Tepat di hari peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI) ‘dihiasi’ oleh dua spanduk raksasa yang membentang tajam menyoroti kinerja penguasa.
Aksi damai nan berani ini diinisiasi oleh para aktivis Greenpeace Indonesia. Mereka menembak dua isu krusial yang tengah mencekik masyarakat, yakni ancaman krisis iklim dan meroketnya biaya hidup. Spanduk yang menghadap Istana Merdeka dengan tegas menuntut “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sementara spanduk arah selatan menyindir keras lewat tulisan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Sayangnya, pemandangan mencolok tersebut tak bertahan lama. Sekitar pukul 08.00 WIB, aparat kepolisian yang dibantu petugas pemadam kebakaran bergegas menurunkan paksa spanduk protes itu. Melalui akun Instagram resminya, Greenpeace tak gentar menyuarakan sindirannya terkait kualitas udara yang masih buruk dengan menulis, “BTW langitnya belum biru nih guys, masih ada asap.”
Penertiban kilat oleh aparat sontak memantik reaksi panas di jagat maya. Berbagai dukungan mengalir deras untuk Greenpeace, salah satunya dari warganet yang mengingatkan bahwa krisis iklim berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Sementara itu, akun @angggita.prita menyindir tajam aparat agar bersikap adil dengan berani mencabut spanduk partai politik tak berizin saat musim kampanye nanti.
Suhu perlawanan di ibu kota pada hari itu nyatanya tak hanya berpusat di Bundaran HI. Ratusan elemen mahasiswa dari BEM UI, BEM SI, hingga kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Sadar turut merapatkan barisan. Sekitar 500 massa aksi dijadwalkan turun ke jalan mengepung kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Gelombang demonstrasi ini membawa rentetan tuntutan yang sejalan, mulai dari darurat krisis lingkungan, pemberantasan korupsi, ancaman kebebasan berpendapat, hingga mahalnya layanan publik. Kekesalan memuncak terlihat dari pernyataan tegas Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan. “Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” pungkasnya.
