JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan pada Kamis (19/11/2026) dapat menyita kekayaan bandar judi online (judol) sekaligus memberi efek jera. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, tepat sehari setelah ia membantah isu keterlibatannya dalam bisnis judi daring di media sosial.
Usai rapat paripurna, Dasco memastikan cakupan UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar kasus korupsi, melainkan juga kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.
“Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, aset hasil kejahatan akan dikelola Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset untuk dikembalikan kepada rakyat, meskipun pelaku melarikan diri.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita,” jelasnya. “Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” tegas Dasco.
Pernyataan tersebut menyedot perhatian publik karena muncul sehari setelah Dasco menyampaikan klarifikasi di akun Instagram dan Threads pribadinya, Rabu (18/11/2026). Di tengah ramainya isu dukungan kursi Wakil Presiden (RI-2), ia menepis tudingan warganet terkait bisnis judol, doksing, dan intimidasi yang dinilainya bersumber dari penafsiran sepihak atas pemberitaan majalah Tempo soal rekam jejak bisnisnya di Golden Oasis Real Estate and Entertainment—informasi yang disebutnya sudah tercantum terbuka dalam CV tahun 2022.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat dalam bisnis judi online dan melakukan doxing,” tulis Dasco.
Ia menyatakan akan berdiskusi dengan pengacaranya terkait unggahan yang secara langsung menuduhnya terlibat judi online, sekaligus mendorong aparat melakukan pemeriksaan objektif atas tudingan doksing.
“Saya mendukung kebebasan berbicara dan saya harap dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya.