Kabar besar datang dari Senayan. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya tuntas di tingkat satu dan siap dibawa ke tingkat dua untuk disahkan dalam rapat paripurna terdekat. Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan hal itu pada Rabu (18/11/2026), setelah Komisi III DPR merampungkan pembahasan yang panjang dan berliku.
Prosesnya memang tidak main-main. Komisi III DPR menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025, paling tidak dua kali setiap pekan.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco.
RUU ini sudah bertahun-tahun dinanti publik sebagai senjata baru untuk merampas harta hasil korupsi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menggambarkan betapa alotnya pembahasan itu.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” kata Habiburokhman.
Ia juga menegaskan RUU ini sudah dirancang dengan pengaman agar tidak disalahgunakan.
“Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” kata Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset memang jadi salah satu agenda yang paling ditunggu dalam pemberantasan korupsi. Selama ini, negara sering kesulitan merampas aset koruptor yang disembunyikan atas nama orang lain, dan RUU ini diharapkan menutup celah tersebut. Warganet pun menyambut kabar ini dengan antusias, meski banyak yang mengingatkan agar pengesahannya tidak berlarut-larut lagi.
Sampai berita ini ditulis, RUU tersebut tinggal menunggu rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau benar-benar diketok, ini akan jadi salah satu tonggak penting dalam perang melawan korupsi di Indonesia.