JAKARTA — Keputusan partai-partai koalisi yang kompak menyerahkan urusan pencarian Wakil Presiden pengganti sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto ternyata menyimpan kalkulasi politik yang dalam. Langkah ini dinilai bukan sekadar bentuk penghormatan tata negara, melainkan strategi ‘jaga jarak’ agar tak terseret jika pemerintahan ke depan mengalami masalah.
Analisis menohok ini disampaikan oleh Dekan FISIP UGM, Prof. Gabriel Lele. Dalam siniar AFU pada Senin (16/11/2026), ia menilai partai pengusung sengaja menjaga jarak aman dari potensi beban pemerintahan. Bahkan, kriteria cawapres yang dilontarkan elite partai dinilai sengaja disusun agar sulit dipenuhi oleh kandidat dari internal koalisi sendiri.
“Partai-partai pengusung sedang berusaha untuk menjauhkan diri secara normatif juga etis,” ujar Gabriel.
Menurutnya, jika partai menyodorkan kader lalu pemerintah bermasalah, partai harus ikut menanggung dosa politiknya. Sebaliknya, menyerahkan pilihan penuh kepada Prabowo berarti melimpahkan seluruh risiko dan tanggung jawab ke pundak presiden.
Pandangan senada juga dilontarkan Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya. Ia membaca manuver ‘pasrah’ koalisi ini sebagai kalkulasi menyelamatkan posisi elektoral masing-masing partai menjelang Pemilu 2029.
Yunarto tak segan menggunakan istilah lugas untuk menggambarkan keengganan partai mengambil risiko di tengah kondisi pemerintahan saat ini.
“Jangan-jangan enggak mau ikutan kapal karam,” sentil Yunarto.
Ia meyakini, andai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sedang tinggi, partai-partai koalisi pasti akan saling sikut memperebutkan kursi RI-2.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tetap pada narasi resminya. Ia menegaskan koalisi menyerahkan keputusan karena menganggap Prabowo adalah pihak yang paling tahu sosok pendamping yang ia butuhkan. Golkar pun memastikan legawa dan siap mendukung meski nantinya posisi wapres jatuh ke tangan kader Gerindra atau tokoh di luar partai politik sekalipun.