BANTEN — Wacana pemerintah pusat memindahkan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kini memasuki babak baru yang memanas. Narasi awal yang menyebut relokasi ini demi menyelamatkan badak dari ancaman letusan Gunung Anak Krakatau dan tsunami kini dibayangi temuan mengejutkan soal peta tata ruang kelautan.
Alih-alih bencana alam, ancaman nyata kelestarian satwa purba itu ditengarai datang dari intervensi manusia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah menetapkan seluruh kawasan laut di perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM yang diteken Bahlil Lahadalia dan berlaku sejak Februari 2026, perairan yang mengelilingi TNUK ditandai sebagai WUP. Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan ketetapan tersebut. Namun, ia berdalih status WUP tidak otomatis mengizinkan pengerukan tambang.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari James saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Masuknya zona penyangga taman nasional ke dalam peta tambang ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat sipil. Apalagi, narasi “penyelamatan bencana” yang sempat digaungkan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, di forum COP31 Turki, langsung terpatahkan oleh temuan di lapangan.
Bulan lalu, kamera jebak TNUK justru mendokumentasikan lahirnya seekor bayi badak jawa dari indukan bernama Desy pada 10 Oktober 2026. Plt. Direktur Jenderal Konservasi KSDAE, Mahfudz, menegaskan kelahiran alami ini menjadi bukti empiris yang tak bisa dibantah.
“Kelahiran ini menjadi bukti bahwa habitat Ujung Kulon masih ideal, dan upaya perlindungan intensif yang dilakukan berjalan efektif,” terang Mahfudz dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Merespons polemik peta tambang dan wacana pemindahan yang terus bergulir, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan penolakan keras. Ia mempertanyakan urgensi memindahkan sekitar 100 ekor Badak Jawa yang tersisa ke Jawa Timur.
“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” tegas Dimyati di Serang, Senin (16/11/2026).
Bagi Banten, tegas Dimyati, Badak Jawa bukan sekadar komoditas konservasi satwa, melainkan peninggalan purbakala yang memiliki ikatan spiritual.
“Karena biar bagaimana badak itu sumber, dianggap sebagai sumber pengamanan daerah dari bencana,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Banten akan memanggil pengelola Balai TNUK untuk mengaudit habitat sekaligus membentengi aset hayati tersebut dari kebijakan pemindahan yang dinilai sarat tanda tanya.