Kamis, November 19, 2026

Tolak Cuma Jadi Penonton! Sukses Kelola Blok Cepu, Bupati Blora Pimpin Perjuangan Tuntut Hak Daerah Penghasil Migas!

SURABAYA — Kepastian hak dan keadilan pembagian hasil bumi bagi daerah penghasil minyak dan gas (migas) terus disuarakan dengan lantang. Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030, maju di garda terdepan mengawal isu strategis tersebut.

Perjuangan ini menjadi agenda sentral dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 yang digelar di Vasa Hotel Surabaya pada 16–18 November 2026. Mengusung tema penguatan tata kelola Participating Interest (PI) 10%, Domestic Market Obligation (DMO), dan BUMD Migas, forum ini mendesak revisi Permen ESDM agar daerah mendapat kepastian, transparansi, dan pembagian hasil yang lebih adil.

Bagi Kabupaten Blora, langkah ini memiliki legitimasi kuat. Kesuksesan mereka mengelola PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu telah menjadi rujukan nasional. Bahkan, pada 26 Oktober 2026 lalu, Pemkab Gresik secara khusus melakukan studi tiru ke Blora untuk mempelajari tata kelola sektor tersebut.

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, menyoroti sistem perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum transparan dan mendesak penerapan sistem ring-fencing. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, mengingatkan bahwa pengalihan hak kepada BUMD harus diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas SDM daerah.

Usai mengikuti rapat kerja yang turut dihadiri Gubernur Jambi sekaligus Ketum ADPMET Dr. H. Al Haris dan Sekda Jatim Dr. Adhy Karyono tersebut, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa perjuangan hak daerah tak bisa lagi ditawar, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Melalui ADPMET, Arief memastikan pemerintah daerah tak akan diam membiarkan wilayahnya hanya menjadi lokasi eksploitasi tanpa timbal balik ekonomi yang sepadan.

“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Recent PostView All

Follow Us

Recent Post

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.