SERANG — Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, menuai penolakan dari pemerintah daerah. Gagasan yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo untuk mengantisipasi ancaman tsunami Gunung Anak Krakatau itu ditentang Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, yang mengungkit kematian badak jawa bernama Musofa.
“Jangankan perpindahan antarpulau, perpindahan translokasi Musofa kemarin hanya 2 hari bertahannya langsung mati. Nah, ini harus dijadikan pelajaran oleh pihak TNUK dan pihak terkait, hanya geser lokasi saja mati,” kata Iing, Senin (16/11/2026).
Senada, Andra Soni meminta pemerintah tidak memindahkan badak jawa dari habitat aslinya.
“Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya,” katanya di Serang, merujuk pada Musofa.
Musofa adalah badak pertama yang ditranslokasi lewat Operasi Merah Putih ke penangkaran semi-alami JRSCA di dalam TNUK demi menyelamatkan populasi yang tersisa sekitar 80 ekor. Sempat dinyatakan stabil usai dipindahkan bersama TNI pada 5 November 2025, Musofa justru mati pada 7 November 2025.
Nekropsi tim patologi SKHB IPB University menyimpulkan kematiannya disebabkan penyakit kronis, bukan proses translokasi.
“Hasil nekropsi menunjukkan adanya kerusakan kronis pada hati, paru-paru, dan otak, serta infeksi parasit signifikan pada saluran pencernaannya,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat itu.
Namun, pegiat konservasi menilai pemindahan dapat memicu stres akut, kepanasan, hingga dehidrasi yang meruntuhkan kondisi satwa. Publik juga menyoroti Balai TNUK yang baru mengumumkan kematian Musofa pada 27 November 2025 atau 20 hari berselang.
Saat itu, Kemenhut tetap ingin melanjutkan translokasi usai evaluasi, sementara dokter hewan tim translokasi, Muhammad Agil, menilai badak jawa tak bisa dibiarkan tanpa intervensi. “Apakah akan dibiarkan mati dalam 50 tahun tanpa aksi apapun?” ujarnya.
Kini, pemerintah menahan rencana relokasi ke Alas Purwo. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Muhamad Hidayat serta Kementerian Kehutanan memastikan tidak ada pemindahan sebelum kajian ilmiah membuktikan kelayakan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat baru tersebut.