JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menuai sorotan publik setelah menyatakan keberatan atas penggunaan istilah “pemerkosaan massal” dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Pernyataan tersebut disampaikan Fadli merespons kritik terbuka dari produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, di panggung malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dalam pidatonya usai Para Perasuk meraih penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik, Siera secara langsung menyinggung polemik pernyataan Fadli sejak Juni 2025 yang sebelumnya mempertanyakan bukti istilah pemerkosaan massal 1998.
“Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, saya cuma pengen bilang penyangkalan terhadap pemerkosaan massal 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikkan dan nirempati,” ujar Siera.
Menanggapi hal itu, Fadli melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (21/11/2026) menegaskan dirinya tidak menyangkal terjadinya kekerasan seksual pada Mei 1998. Namun, ia menilai istilah “massal” mengarah pada tindakan yang terstruktur dan sistematis sehingga memerlukan fakta hukum serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah,” kata Fadli.
Ia juga menekankan pandangannya bersifat pribadi dan tidak memengaruhi penulisan sejarah nasional. “Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah,” ujarnya.
Fakta Resmi Negara dalam Laporan TGPF
Kerusuhan Mei 1998 yang berlangsung pada 13–15 Mei—dipicu krisis ekonomi, gejolak politik, serta penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei hingga berujung mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei—turut diwarnai kekerasan seksual terhadap perempuan.
Untuk menyelidiki peristiwa tersebut, negara membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) melalui keputusan bersama lima pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998 yang melibatkan pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat sipil. Dalam laporannya, TGPF mendokumentasikan kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Komnas Perempuan mencatat laporan TGPF memuat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI)—terdiri atas 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan kasus pelecehan seksual. TGPF menegaskan angka tersebut merupakan kasus yang berhasil diverifikasi, bukan keseluruhan korban mengingat keterbatasan informasi dan kondisi penyintas.
Temuan itu telah disampaikan kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi salah satu dasar lahirnya Komnas Perempuan lewat Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998. Dalam pernyataannya pada Juni 2025 hingga Februari 2026, Komnas Perempuan menegaskan kekerasan seksual massal Mei 1998 adalah fakta resmi negara, dan kerahasiaan identitas korban demi keselamatan serta psikologis mereka tidak berarti peristiwa itu tanpa bukti.
Pada akhirnya, polemik ini berpusat pada perbedaan pemaknaan istilah “massal”. Dalam pemberitaan dan pendokumentasian peristiwa, kata “massal” tidak serta-merta identik dengan unsur hukum “meluas atau sistematis” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki ukuran pembuktian tersendiri.