Minggu, November 22, 2026

Jurnalis Lokal dan Nasional Dicegat di Gerbang TNUK! Petugas Dalih SOP Izin Balai di Tengah Hebohnya Wacana Relokasi Badak Jawa

PANDEGLANG — Sejumlah jurnalis media lokal dan nasional kecewa setelah dilarang memasuki kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (20/11/2026). Para wartawan yang hendak meliput perkembangan langsung di tengah mencuatnya wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo—yang turut dikaitkan dengan kabar rencana pembukaan tambang—tertahan di gerbang kawasan konservasi, Kampung Cikawung Sabrang, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur.

Di lokasi, petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) menghentikan setiap kendaraan yang hendak masuk, memeriksa identitas, dan menanyakan tujuan kedatangan. Selain jurnalis, sejumlah wisatawan juga terlihat belum memperoleh izin masuk sebelum diarahkan ke sebuah ruangan untuk menerima penjelasan prosedur.

Salah seorang petugas TNUK menyatakan larangan tersebut mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) kawasan konservasi, termasuk bagi pengunjung yang hendak menuju Legon Pakis untuk wisata maupun wisata religi. Ia menegaskan petugas lapangan tidak berwenang memberikan izin maupun keterangan resmi karena hal itu menjadi kewenangan pejabat struktural, khususnya Kepala Balai.

“Kalau untuk masalah liputan, sementara belum ada izin resmi dari kantor TNUK, kami tidak bisa mengizinkan masuk,” ujar petugas tersebut.

Awak media pun disarankan mengurus administrasi perizinan langsung ke kantor Balai untuk mendapatkan arahan lokasi serta pendampingan, sementara informasi umum mengenai TNUK disebut dapat diakses melalui situs resmi Balai.

Jurnalis Kecewa, Komunikasi Tak Direspons

Jurnalis lokal asal Pandeglang, Dani, mengungkapkan kekecewaannya karena gagal menjalankan peliputan setelah menempuh perjalanan jauh. Ia mengaku sebelumnya sudah berupaya menghubungi Balai TNUK untuk menyampaikan rencana peliputan, namun tak kunjung mendapat tanggapan hingga tiba di lokasi.

“Kita sudah jauh-jauh datang untuk mencari informasi, tetapi akhirnya disuruh putar balik,” kata Dani kepada awak media.

Dani menilai peliputan merupakan tugas jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia berharap pengelola TNUK tidak menghalangi akses jurnalis, melainkan mengomunikasikan persyaratan yang diperlukan agar kerja pers tetap berjalan sesuai ketentuan konservasi.

“Seharusnya kami sebagai wartawan diperbolehkan menjalankan tugas jurnalistik. Kalau memang ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi, tentu bisa disampaikan. Kami juga sudah meminta izin karena tujuan kami datang untuk mencari informasi dan membuat berita yang perlu diketahui masyarakat,” katanya.

Larangan ini menuai sorotan mengingat keterbukaan informasi penting bagi publik untuk memantau perkembangan kawasan konservasi beserta perlindungan satwa liarnya. Hingga berita ini ditulis, Kepala Balai TNUK belum memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan perizinan peliputan maupun belum adanya respons atas komunikasi para jurnalis.

Recent PostView All

Follow Us

Recent Post

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.