Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, membantah melakukan razia kendaraan berpelat luar Sumut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat. Bobby menegaskan, aksinya menghentikan sejumlah truk pada Jumat (26/9/2025) dan Sabtu (27/9/2025) bukanlah razia maupun penindakan hukum, melainkan sosialisasi terkait penggunaan pelat kendaraan.
“Ada tiga kendaraan yang kita hentikan, itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berpelat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, dan tidak ada razia atau tilang,” tegas Bobby usai menghadiri rapat paripurna persetujuan P-APBD Sumut 2025 di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025) sebagaimana dikutip Antara.
Video Bobby menghentikan truk pelat BL (Aceh) di perbatasan Aceh-Sumatera Utara sebelumnya viral di media sosial dengan narasi “Bobby Nasution Razia Truk Angkutan Berpelat BL di Langkat.” Dalam rekaman itu, Pemprov Sumut meminta sopir untuk menyampaikan kepada pemilik truk agar mengganti pelatnya menjadi BK (pelat Sumut).
Menantu Presiden Jokowi itu menegaskan, langkah yang dilakukan bukanlah diskriminasi terhadap kendaraan Aceh, melainkan bagian dari upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Kami memang mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara untuk menggunakan pelat kendaraan BK atau pelat BB. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan, ini bukan sentimen terhadap suatu wilayah di Indonesia, tapi seluruh wilayah atau perusahaan yang ada di Sumatera Utara akan kita wajibkan menggunakan pelat BK atau pelat BB pada 2026, untuk mengoperasikan pengangkutan hasil-hasil buminya yang ada di Sumatera Utara, bukan untuk yang melintas tapi untuk perusahaan yang beroperasional,” jelasnya.
Bobby beralasan, jika perusahaan berdomisili di Sumut tetapi kendaraan operasionalnya masih menggunakan pelat luar, maka pajak tidak masuk ke kas Pemprov Sumut. Padahal, jalan yang dilalui kendaraan dibangun dari APBD Sumut.
“Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai pelat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang dilalui dibangun dari APBD kita,” ucap Bobby.
Ia menilai, optimalisasi PAD penting dilakukan karena transfer dana dari pemerintah pusat mengalami efisiensi. Menurutnya, tambahan pajak kendaraan bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan tanpa membebani masyarakat dengan pajak baru.
“Kami hanya mengoptimalkan yang selama ini melintas di jalan Provinsi Sumatera Utara yang kita ketahui banyak yang tidak masuk ke kita, beban perbaikan infrastruktur selalu diminta masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
Namun, aksi Bobby itu memicu reaksi keras dari Aceh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nazaruddin alias Tgk Agam Sabang, mengecam tindakan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif.
“Seorang gubernur semestinya mengedepankan koordinasi antar provinsi, bukan melakukan aksi sepihak yang bisa memicu kesalahpahaman,” kata Tgk Agam di Banda Aceh, Senin (29/9/2025) sebagaimana dikutip Antara.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti polemik ini melalui komunikasi resmi agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua daerah. Tgk Agam juga menyinggung eratnya hubungan dagang dan transportasi antara Aceh dan Sumut.
“Kita menginginkan keteraturan, tetapi jangan sampai tindakan seperti ini menyinggung marwah Aceh. Pelat BL bukan alasan untuk diperlakukan berbeda, apalagi juga banyak kendaraan dengan pelat BK (Sumut) juga beroperasi di Aceh,” ujarnya.
Politisi Partai Aceh itu bahkan menyebut tindakan Bobby seperti ingin mencari masalah dengan Aceh.
“Dan saya selaku pribadi merasa heran kenapa sikap Gubernur Sumatra Utara yang seolah olah ingin mencari permasalahan dengan Aceh, kemarin soal empat pulau,” pungkasnya.
