JAKARTA — Skandal penyadapan ilegal di tubuh Polri semakin menemui titik terang. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara blak-blakan membongkar daftar panjang target operasi penyadapan yang diduga diotaki oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) beserta jaringannya.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan bahwa sasaran penyadapan tersebut menyasar berbagai lapisan penting di Republik ini, tanpa pandang bulu.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.
Kapolri menegaskan bahwa nama-nama dalam daftar tersebut murni berstatus sebagai korban penyadapan, bukan pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
Untuk mengusut tuntas skandal ini, penyidik kepolisian telah memeriksa 28 saksi yang terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga pihak provider telekomunikasi, dan satu vendor sistem. Enam ahli di bidang ITE dan pidana juga turut dilibatkan. Barang bukti berupa puluhan gawai elektronik, mulai dari ponsel, flashdisk, laptop, hingga log data penyadapan telah disita petugas.
Kasus ini menyeret empat jenderal aktif sebagai tersangka: Listyo Sigit (LSP), SU (mantan Kadiv TIK), EH, dan AS (mantan Plt Kabagmon). LSP diduga menjadi aktor utama yang memberikan perintah lisan atau via WhatsApp sekaligus menjadi end-user laporan. SU bertugas memberikan persetujuan operasional, sementara EH dan AS mengeksekusi penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, bahkan AS diduga sempat memerintahkan penghapusan log data untuk menghilangkan jejak.
Keempat jenderal tersebut kini telah ditahan dengan masa penahanan berbeda, termasuk penahanan rumah untuk tersangka SU.
Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis yang tidak main-main. Mulai dari Pasal 258 UU No. 1/2023 tentang KUHP terkait penyadapan (ancaman 10 tahun), Pasal penghilangan data elektronik (ancaman 8 tahun), hingga Pasal akses ilegal (ancaman 7 tahun). Tak sampai di situ, Polri juga menjajaki dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat makar.
Namun, Suyudi mewanti-wanti agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” pungkasnya, menegaskan bahwa dugaan upaya penggulingan pemerintah masih memerlukan pendalaman ekstra.
