Suasana politik di lingkar pemerintahan kembali memanas setelah pengamat politik sekaligus pendiri Public Virtue Initiatives, Hasan Nasbi, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Melalui unggahan di platform X, Hasan menyoroti gaya komunikasi Purbaya yang dinilai terlalu menyudutkan pejabat lain, terutama kepala daerah, terkait isu dana publik yang mengendap di bank.
Ia menulis, “Kritik boleh, tapi jangan merasa paling pintar sendiri. Negara ini dibangun dengan kerja sama, bukan saling menggurui.”
Sindiran itu muncul setelah Purbaya menuding sejumlah pemerintah daerah menimbun dana publik tanpa segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menilai dana yang seharusnya mendorong pembangunan justru mengendap di bank, memperlambat perputaran ekonomi di daerah.
Pernyataan Purbaya tersebut memicu reaksi keras. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membela langkah pemerintah daerah dengan alasan kehati-hatian fiskal agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Hasan Nasbi pun menilai bahwa perdebatan semacam itu tidak seharusnya dilakukan di ruang publik dengan nada menyalahkan.
Menurut Hasan, komunikasi yang menuding pihak lain hanya akan menimbulkan jarak antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau setiap pejabat pusat berbicara seolah semua daerah salah, itu akan menciptakan ketegangan. Pemerintahan yang efektif lahir dari sinergi, bukan ego,” ujarnya.
Komentar Hasan mendapat perhatian luas, termasuk dari pegiat media sosial Chusnul Chotimah.
Ia menilai kritik tersebut bukan hanya soal kebijakan, tapi juga menyentuh persoalan integritas dan gaya kepemimpinan.
“Yang paling benci orang jujur adalah mereka yang tak siap dikritik,” tulis Chusnul dalam tanggapannya di media sosial.
Hingga kini, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan tanggapan resmi atas kritik tersebut.
Namun, perdebatan ini menambah daftar panjang dinamika komunikasi antarpejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengelola dana publik dan menjaga hubungan harmonis antara pusat dan daerah.
