Koalisi masyarakat sipil melayangkan ultimatum keras kepada DPR RI agar segera mencoret anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan dalam pembahasan APBN 2027. Desakan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa dana pendidikan tidak boleh digunakan untuk membiayai program MBG. Koalisi menilai, jika DPR tetap mempertahankan skema tersebut, maka sama saja mengabaikan putusan konstitusi.
Dalam aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, perwakilan MBG Watch sekaligus Aliansi Ibu Indonesia, Annette Mau, menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk memohon, melainkan mendesak DPR agar segera bertindak. “Kami mendesak, kami tidak memohon. Kenapa? Karena kami yang membiayai jalannya negara ini, pakai pajak kami,” tegas Annette. Menurutnya, putusan MK harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar dalam penyusunan APBN 2027.
Koalisi yang terdiri dari MBG Watch, YLBHI, ICW, LHKP Muhammadiyah, KOSPI, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya meminta DPR tidak menunda pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan hingga 2028. Mereka mendesak agar perubahan dilakukan saat pembahasan APBN 2027 sehingga alokasi anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi dan tidak lagi dipakai membiayai program di luar fungsi pendidikan.
Tak hanya soal anggaran, koalisi juga menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Mereka mendesak DPR segera membuka ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelum pembahasan APBN 2027 berlanjut agar evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut dapat dilakukan. Menurut koalisi, DPR kini berada di persimpangan: mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau mempertahankan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.
