JAKARTA – Operasi senyap KPK di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, menyeret langsung kepala daerah dan sejumlah pejabat serta pihak swasta. Bupati Bolmut Sirajudin Lasena termasuk 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, total ada 14 orang yang diamankan dalam OTT yang berlangsung di sejumlah lokasi. Lima orang dibawa ke Jakarta, termasuk Sirajudin, sementara delapan orang diamankan di Sulawesi Utara dan satu lainnya di Gorontalo.
KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut yang berhubungan dengan sejumlah proyek daerah.
Salah satu proyek yang masuk dalam radar penyelidikan adalah pembangunan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut,” kata Budi, Senin (21/9/2026).
Saat ditanya mengenai proyek yang dimaksud, Budi menyebut salah satunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR.
Namun, KPK belum mengungkap paket proyek, nilai kontrak, maupun pihak swasta yang diduga terkait.
Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai pecahan rupiah dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Barang bukti dan konstruksi perkara masih didalami penyidik.
Sementara itu, KPK masih memeriksa para pihak yang diamankan. Pimpinan KPK dijadwalkan melakukan ekspose perkara pada Senin malam untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Artinya, status hukum Sirajudin dan pihak-pihak lain yang diamankan masih menunggu hasil pemeriksaan dan gelar perkara KPK. Lembaga antirasuah juga belum mengumumkan siapa saja yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini menempatkan proyek infrastruktur daerah kembali menjadi sorotan. Namun, detail mengenai dugaan penerimaan, aliran uang, serta keterlibatan masing-masing pihak masih menunggu penjelasan resmi KPK setelah proses pemeriksaan selesai.
