JAKARTA — Niat hati ingin menunjukkan simpati terhadap ancaman kepunahan Badak Jawa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru babak belur dihakimi netizen sejagat maya.
Kejadian ini bermula dari unggahan akun resmi DPP PKS yang menyematkan gambar badak dengan emoticon sedih (air mata) terkait wacana pemindahan habitat satwa langka tersebut dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Bukannya mendulang simpati, warganet justru menilai sikap tersebut hanyalah gimmick politik semu, mengingat posisi PKS yang kini berada nyaman di gerbong koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“PARTAI PKS di rujak netizen mengenai kasus pemindahan Badak Jawa oleh HASYIM adeknya PRABOWO. Emoticon yang pura pura Nangis… mendapat tanggapan negatif karena mereka bagian dari pemerintah tapi ngak bisa berbuat apa-apa karena sudah mendapat dapur MBG….” tulis akun X @DMarginale.
Kritik tajam terus mengalir. Akun @jenostalker menyindir pedas, “WKWK DIKIRA RAKYAT BODOH APA… Aslinya kl di depan parlemen menjilat.” Sentimen ini diamini oleh akun @akunhewan yang menambahkan, “gimmick doang giliran ketemu di parlemen pada kicep semua kadernya.”
Kemarahan warganet ini mendapatkan amunisi kuat dari laporan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW). Data ICW membeberkan bahwa jaringan yang terafiliasi dengan PKS menduduki urutan kedua terbanyak sebagai yayasan mitra pengelola fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat, PKS menguasai 5 yayasan (17,8%) yang melibatkan 10 politisinya (35,7%), persis di bawah Partai Gerindra.
Fakta empiris inilah yang membuat publik menilai kritik PKS telah kehilangan legitimasi moralnya. “Nggak usah sok nangis, dapur MBG kalian terbanyak nomor 2 setelah Gerindra + kalian satu koalisi,” cetus akun @bukansika.
Padahal, sebelum menuai badai hujatan, Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (BELHPI) DPP PKS telah merilis sikap resmi yang menuntut pemerintah menunda rencana relokasi yang dianggap terburu-buru tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa. Oleh karena itu, pelaksanaan relokasi ke luar Ujung Kulon perlu ditunda sampai tersedia kajian ilmiah yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka,” bunyi pernyataan resmi BELHPI DPP PKS, Senin (16/11/2026).
Meski substansi lingkungan yang disuarakan tenggelam oleh sindiran soal politik dua kaki, PKS masih mendapat segelintir apresiasi. Akun @DS_yantie mencuit pembelaan, “Dari 18 partai politik nasional, terpantau hanya PKS yang ikut menyuarakan penolakan translokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Respect.”