JAKARTA — Sektor properti rumah subsidi tengah dihantam badai besar. Tren penjualan rumah subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini merosot tajam, bahkan kondisinya diklaim jauh lebih parah dibandingkan saat krisis pandemi Covid-19 melanda.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengungkapkan keputusasaan para pengembang melihat pasar saat ini.
“Kalau kata teman-teman yang lain ini lebih buruk dari Covid. Covid itu kita masih bisa tumbuh. Kalau ini benar-benar sulit,” keluhnya, Sabtu (3/10/2026).
Kondisi lesu ini terlihat jelas dari data penyerapan. Dari target optimis di atas 200 ribu unit hingga akhir tahun, realisasi serapan FLPP per 29 September 2026 baru menyentuh angka 161.746 unit.
Menurut Ari, akar masalahnya murni pada krisis permintaan (demand) dan merosotnya daya beli masyarakat, bukan pada kemampuan suplai pengembang yang sebenarnya siap membangun berapa pun jumlahnya.
Ari membeberkan sejumlah faktor utama pemicu kelumpuhan pasar ini. Pertama, pergeseran prioritas anak muda yang kini lebih memilih mengalokasikan dananya untuk kebutuhan gaya hidup sehari-hari atau liburan ketimbang buru-buru membeli rumah. Kedua, maraknya jeratan utang pinjaman online (pinjol) yang merusak skor SLIK OJK calon pembeli.
Meski OJK telah merelaksasi aturan agar tunggakan di bawah Rp1 juta tidak menjadi penghalang, nyatanya pihak perbankan tetap ketakutan dan sangat berhati-hati dalam menyetujui pengajuan KPR.
“Bank sikapnya tetap sama, kita tidak melihat ada pergerakan signifikan setelah ada kebijakan pelonggaran itu,” jelas Ari.
Kondisi ini terbilang ironis mengingat pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus “karpet merah”. Mulai dari kuota 350 ribu unit, pembebasan pajak 100% untuk rumah hingga Rp2 miliar, bunga tetap 5% (untuk rumah tapak) dengan tenor hingga 40 tahun, hingga gratis BPHTB dan PBG. Namun, semua insentif itu seolah tak mempan menarik minat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Lebih parahnya lagi, fenomena gagal bayar juga marak menimpa konsumen lama. Banyak nasabah KPR yang akhirnya tak kuat mencicil di tengah jalan.
“Banyak masyarakat yang sudah beli merasa berat mengangsur. Akibatnya, banyak data yang menunjukkan mereka melakukan jual-beli bawah tangan, memindahkreditkan rumah, atau bahkan kembali ke kampung,” tutup Ari.
