JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali bukan berarti pemangkasan daya belanja pemerintah. Ia memastikan seluruh program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rencana, seiring dengan target belanja negara yang diproyeksikan menyentuh angka Rp1.300 triliun pada kuartal IV tahun 2026.
Menurut Suahasil, efisiensi anggaran merupakan sebuah pekerjaan strategis yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disahkan tetap perlu dievaluasi secara berkala guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan output maksimal sesuai dengan target perencanaan awal.
Bagi pemerintah, fokus utama saat ini adalah memastikan tata kelola penggunaan dana negara berjalan jauh lebih terukur dan tepat sasaran. “Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” ujar Suahasil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Sebagai contoh konkret atas kebijakan tersebut, Menkeu menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dikelola penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kehadiran manajemen baru pada lembaga tersebut dinilai membuka ruang inovasi sekaligus peningkatan efisiensi secara signifikan dalam operasional lapangannya, tanpa harus mengurangi kualitas maupun porsi kegiatan.
Di sisi lain, akselerasi dan realisasi belanja pemerintah yang diproyeksikan lebih tinggi pada penghujung tahun 2026 ini diyakini akan memberikan suntikan tenaga yang positif bagi perekonomian nasional. Peningkatan belanja tersebut dirancang secara khusus untuk memperkuat kontribusi instrumen fiskal dalam menggerakkan roda aktivitas ekonomi riil di tengah masyarakat.
“Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi, berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif,” imbuh mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
Lebih jauh, Suahasil mengingatkan bahwa fungsi vital instrumen APBN tidak sebatas mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga hadir sebagai bantalan pelindung sosial bagi masyarakat. Efisiensi pada akhirnya menjadi kunci krusial untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara berjalannya program prioritas, efektivitas belanja negara, dan kredibilitas tata kelola keuangan pemerintahan.
