Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengeluarkan surat edaran untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem atau desil-1 di seluruh wilayah NTT.
Permintaan tersebut disampaikan Pigai sebagai tindak lanjut atas kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli pena dan buku.
Pigai mengatakan surat edaran itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di NTT agar segera melakukan pendataan warga miskin ekstrem serta membantu persoalan administrasi kependudukan.
Ia menyebut Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk mendalami kasus tersebut secara menyeluruh.
Pigai menyampaikan gubernur juga merasakan duka mendalam dan berencana turun langsung ke NTT untuk melihat kondisi di lapangan.
Berdasarkan data yang diterima Kementerian HAM, Pigai mengungkapkan persoalan administrasi kependudukan menjadi faktor utama yang menghambat akses bantuan bagi keluarga korban.
Ia menjelaskan orang tua korban tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo, sementara korban tinggal di Kabupaten Ngada, sehingga bantuan desil-1 tidak dapat diberikan.
Pigai menilai masalah administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi negara dalam melayani warga miskin.
Ia menambahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menertibkan administrasi kependudukan agar kasus serupa tidak terulang.
Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada mengakhiri hidupnya dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya.
Korban diketahui tinggal bersama neneknya karena ibunya yang merupakan orang tua tunggal bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima anak.
