Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera M Kholid menyatakan PKS tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Kholid menegaskan PKS membutuhkan waktu untuk melakukan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan politik.
Ia menyebut partainya ingin memastikan partisipasi publik berjalan secara bermakna dalam pembahasan sistem pilkada.
Menurut Kholid, pembahasan harus melibatkan pandangan masyarakat, akademisi, tokoh bangsa, dan organisasi kemasyarakatan.
PKS ingin proses diskusi dilakukan secara terbuka, transparan, dan prosedural di DPR RI.
Kholid menjelaskan bahwa baik pilkada langsung maupun pilkada melalui DPRD sama-sama memiliki dasar konstitusional.
Namun, karena pilkada langsung telah berjalan selama sekitar 20 tahun, PKS menilai perlu dilakukan evaluasi objektif terhadap pelaksanaannya.
Evaluasi tersebut mencakup capaian, tantangan, serta kemungkinan adanya koreksi atau alternatif sistem ke depan.
Ia menekankan pembahasan harus dilakukan secara rasional, akademik, dan dengan kepala dingin.
PKS tidak ingin terjebak pada sikap setuju atau menolak tanpa kajian yang matang.
Oleh karena itu, keputusan akhir akan diambil setelah seluruh masukan dan hasil kajian dipertimbangkan secara menyeluruh.
