Meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka kembali rekening yang sebelumnya dibekukan, kecaman publik terhadap kebijakan tersebut belum mereda.
Kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil ini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemanggilan tersebut dikaitkan dengan reaksi publik yang marah atas pembekuan sejumlah rekening warga, hanya karena dianggap tidak aktif selama lebih dari tiga bulan.
Ivan mengonfirmasi pemanggilan itu, meski belum mengetahui secara pasti agenda yang dibahas.
Langkah pembekuan awalnya disebut sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pencucian uang, sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
Namun, publik menilai implementasi kebijakan itu tidak memperhatikan dampak sosial-ekonomi, karena langsung menyasar rekening yang dianggap dorman tanpa sosialisasi yang memadai.
Meskipun rekening-rekening yang sempat dibekukan kini sudah mulai dibuka kembali setelah proses verifikasi, namun pemulihan kepercayaan publik terhadap PPATK dinilai masih jauh dari selesai.
Warganet dan tokoh masyarakat terus menyerukan agar kebijakan keuangan tidak asal-asalan dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
