JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam merespons ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tiap tahun. Kepala Negara resmi membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang kini memiliki kedudukan lebih kuat dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Berbeda dengan pendahulunya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang beroperasi di bawah payung kementerian, BPGMN dirancang menjadi lembaga yang lebih taktis dan independen. Badan baru ini akan digerakkan oleh jajaran ilmuwan serta tenaga profesional, dan secara khusus disokong oleh alokasi anggaran mandiri untuk memperkuat daya gedor program pencegahan karhutla.
Sebagai langkah awal, operasi BPGMN akan difokuskan pada enam provinsi rawan yang memiliki hamparan gambut luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Melalui pembentukan badan ini, pemerintah ingin mengubah paradigma penanganan karhutla yang selama ini dinilai terlalu reaktif karena kerap baru berfokus pada pemadaman saat api sudah telanjur membesar. BPGMN secara khusus ditugaskan untuk memperkuat sistem pencegahan sejak fase paling awal.
Ruang lingkup kerja BPGMN akan mencakup riset komprehensif, pemetaan area rentan, hingga penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot). Tidak hanya mengandalkan teknologi, pendekatan mitigasi ini juga akan merangkul masyarakat langsung di tingkat desa agar potensi munculnya titik api dapat segera dideteksi dan dipadamkan sebelum meluas menjadi bencana.
