Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menghadapi aksi protes dari aktivis lingkungan saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu (7/6). Demonstrasi ini merupakan wujud keprihatinan masyarakat adat dan aktivis terhadap keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat yang dinilai terancam oleh aktivitas tambang nikel.
Massa aksi menuntut penutupan seluruh operasi tambang nikel di Raja Ampat yang dianggap merusak ekosistem kawasan konservasi tersebut. Dengan membawa spanduk dan pamflet berisi data kerusakan lingkungan, mereka secara lantang menyuarakan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas.
Namun, momen itu berubah menjadi ketegangan ketika Bahlil meninggalkan terminal lewat pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT, tanpa bertemu langsung dengan perwakilan massa yang telah menunggu. Keputusan ini memicu kekecewaan dan kemarahan para aktivis yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk penghindaran dan ketidaktransparanan.
Uno Klawen, salah satu pemuda adat Raja Ampat, mengecam keras langkah Menteri Bahlil yang dianggap “menipu rakyat” dengan tidak memberikan solusi nyata untuk perlindungan lingkungan di daerahnya. Ia juga menegaskan bahwa selain PT Gag Nikel, ada tiga perusahaan tambang lain yang masih beroperasi, namun belum mendapat tindakan tegas pemerintah.
“Bahlil hanya sebut PT Gag Nikel yang akan ditutup sementara, namun PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa masih beroperasi,” terangnya.
Para aktivis menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah konkrit dalam mengatur ulang izin tambang dan memastikan tidak ada lagi eksploitasi yang merusak Raja Ampat. Mereka juga mengingatkan bahwa keberlanjutan ekosistem adalah hak dasar yang harus dijaga demi masa depan generasi Papua Barat.
“Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta agar jangan tutup mata dengan permainan elite pusat, alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan oleh negara,” tuturnya.
