Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menyisajkan polemik di tengah publik, tanpa terkecuali tokoh politik di partai besar seperti PDIP.
Dia adalah Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning yang menolak keras rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Ia menilai Soeharto tidak layak mendapat gelar tersebut karena memiliki catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa kepemimpinannya.
“Kalau pribadi, saya menolak keras. Apa sih hebatnya Soeharto itu sebagai pahlawan, hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” ujar Ribka kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Ribka menegaskan, hingga kini belum ada pelurusan sejarah terkait berbagai pelanggaran HAM pada era Orde Baru. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Udahlah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” tegasnya.
Senada dengan Ribka, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti juga menyoroti wacana tersebut.
Ia menyebut, pembahasan mengenai pemberian gelar kepada Soeharto kini tengah menjadi perbincangan di Komisi X DPR RI karena dinilai menimbulkan kontradiksi historis dan moral.
“Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap melanggar HAM disandingkan dengan para korban yang juga diusulkan menjadi pahlawan? Ini logikanya dari mana? Semua harus diperjelas dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa nama Soeharto termasuk dalam 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.
Daftar tersebut diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.
Beberapa nama lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.
Gus Ipul menegaskan, semua nama telah melalui proses panjang dan sidang berulang oleh Dewan Gelar.
“Perbedaan pendapat tentu boleh saja. Tim sudah membahas secara sungguh-sungguh dan keputusan akhirnya akan ditentukan oleh Dewan Gelar,” kata Gus Ipul.
Meski masih menuai kontroversi, pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi gelar pahlawan nasional dilakukan dengan mekanisme ketat dan berlapis.
Namun, perdebatan soal kelayakan Soeharto masih menjadi sorotan publik dan memunculkan perbedaan pandangan di kalangan elite politik maupun masyarakat.
