Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.
Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN 2026 sebagian besar telah dialokasikan untuk program-program prioritas nasional, sehingga kebijakan terkait gaji masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memfokuskan perhatian pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah disepakati.
Koordinasi dengan Menteri PANRB Rini Widyantini terus dilakukan guna memastikan kebutuhan aparatur negara dapat terpenuhi secara tepat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS dalam nota keuangan dan RAPBN 2026 yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR.
Pidato Prabowo lebih banyak menekankan arah kebijakan fiskal, perbaikan kinerja BUMN, serta rencana pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem yang dianggap terlalu besar.
Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana nota keuangan kerap digunakan untuk mengumumkan kenaikan gaji PNS.
Misalnya pada 2023, Jokowi mengumumkan kenaikan gaji untuk tahun 2024.
Namun, sejak 2024, kebijakan tersebut diserahkan kepada presiden terpilih.
Menteri PANRB saat itu, Abdullah Azwar Anas, bahkan menegaskan bahwa pengumuman soal gaji PNS berikutnya akan menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, nasib kenaikan gaji PNS pada 2026 masih menunggu keputusan lebih lanjut, bergantung pada ruang fiskal dan prioritas kebijakan pemerintah.
