Pemerintah memastikan pendanaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah disiapkan untuk periode enam tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan secara bertahap seiring operasional koperasi di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sumber pendanaan berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah, lanjutnya, akan menanggung pembayaran pokok sekaligus bunga pinjaman tersebut selama masa program berlangsung.
“Rp240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” ujar Purbaya di Yogyakarta, Kamis (15/7/2026).
Menurut Purbaya, beban pembayaran cicilan diperkirakan sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan jumlah koperasi yang sudah mulai beroperasi.
“Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi.
Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” katanya.
Selain membayar cicilan pinjaman, pemerintah juga menyiapkan dukungan pada masa awal pendirian koperasi.
Bantuan itu mencakup pelatihan, pembiayaan operasional, serta pembayaran gaji pegawai selama sekitar satu hingga dua tahun pertama agar koperasi dapat beroperasi secara mandiri setelah memasuki tahap yang lebih matang.
Purbaya optimistis Kopdes Merah Putih akan memiliki prospek bisnis yang kuat. Ia menyebut salah satu penopang utama adalah keputusan pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman,” ujarnya.
Terkait isu dugaan markup pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya mengatakan pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih berada pada tahap pelaksanaan. Meski demikian, ia memastikan penggunaan anggaran akan tetap diawasi melalui pemeriksaan acak maupun audit secara rinci.
“Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi,” tutup Purbaya.
Dengan anggaran yang mencapai Rp240 triliun selama enam tahun, pelaksanaan Kopdes Merah Putih dipastikan akan terus menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, masyarakat kini menanti apakah anggaran jumbo tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa sekaligus dikelola secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.
