Gelombang kritik terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kini diwarnai pengakuan sejumlah warganet yang mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman doksing usai mengomentari berbagai polemik yang menyeret nama sang menteri di media sosial.
Beberapa pengguna media sosial mengaku menerima pesan berisi permintaan agar menghapus unggahan yang mengkritik Dody Hanggodo. Isu yang dipersoalkan beragam, mulai dari polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU, dugaan nepotisme dalam pengangkatan komisaris BUMN, hingga kedekatan Dody dengan pengusaha Haji Isam.
Salah satu yang mengaku mengalami intimidasi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Melalui akun media sosialnya, Nabiyla mengungkap telah menerima pesan dari seseorang yang meminta dirinya menghapus unggahan terkait polemik mutasi pegawai di Kementerian PU.
Tak hanya itu, pengirim pesan juga disebut menyertakan sejumlah data pribadi milik Nabiyla. Merasa mendapat ancaman, ia menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak yang menghubunginya.
Pengakuan serupa datang dari pegiat media sosial Ferry Kotto dan Faizal Akbar. Keduanya mengaku menerima pesan yang meminta mereka menghapus unggahan mengenai Menteri PU Dody Hanggodo, termasuk kritik terkait mutasi ASN, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Aisyah Zakiyah sebagai komisaris BUMN yang disebut-sebut sebagai keponakan Dody, serta isu kedekatannya dengan Haji Isam.
Di tengah ramainya kritik tersebut, Dody Hanggodo sebelumnya telah membantah berbagai isu yang berkembang. Ia menegaskan mutasi ASN di Kementerian PU tidak berkaitan dengan bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat menjadi sorotan publik.
Dody juga membantah tudingan nepotisme dalam pengangkatan komisaris BUMN. Ia bahkan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan bahwa Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya.
Meski telah memberikan bantahan, cara Dody merespons kritik turut menjadi perhatian. Sejumlah pengamat menilai pola komunikasi yang ditunjukkan Menteri PU cenderung defensif sehingga belum mampu meredam polemik yang berkembang.
Salah satunya disampaikan peneliti kebijakan publik yang menilai respons Dody terkesan arogan dalam menghadapi kritik masyarakat.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjawab setiap kritik dengan penjelasan yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menyampaikan bantahan tanpa memberikan klarifikasi yang komprehensif.
Kasus dugaan intimidasi terhadap pengkritik pejabat publik ini pun memunculkan kekhawatiran mengenai ruang kebebasan berekspresi di media sosial.
Sejumlah pihak menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik yang seharusnya dapat disampaikan tanpa adanya ancaman, intimidasi, maupun penyebaran data pribadi.
Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang mengirimkan pesan ancaman kepada para pengkritik tersebut. Belum ada pula bukti yang mengaitkan pengirim pesan dengan Menteri PU Dody Hanggodo maupun Kementerian PU. Karena itu, dugaan intimidasi tersebut masih menjadi pengakuan dari pihak yang mengaku menjadi korban dan belum dapat disimpulkan keterkaitannya dengan pihak tertentu.
