Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan baru untuk sistem pemberangkatan haji.
Langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus antrean panjang jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pihaknya sedang mencari formula agar masyarakat bisa berangkat tanpa harus menunggu puluhan tahun.
“Sekarang itu Presiden berkeinginan supaya, ‘coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre’. Jadi haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Salah satu opsi yang dikaji adalah sistem “war ticket”, yakni pemesanan langsung berdasarkan kuota tahunan tanpa daftar tunggu.
“Kita sedang berpikir bagaimana supaya nggak ngantre itu kayak model war ticket. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia, misalnya 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat, itu yang berangkat,” jelasnya.
Dahnil juga menyebut antrean haji berkaitan dengan pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
“Sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu nggak ada yang ngantre. Nah kenapa kita ngantre? Karena ada persoalan dengan keuangan haji. Semakin banyak (dana), itu semakin lama yang ngantre,” tambahnya.
Saat ini, sekitar 5,7 juta calon jemaah masih berada dalam daftar tunggu. Pemerintah memastikan perlindungan hak mereka tetap menjadi prioritas.
“Bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantre itu bisa kita wujudkan,” tegas Dahnil.
Ia menegaskan, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
“Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan Presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah masih mengkaji skema terbaik agar haji tanpa antrean bisa terwujud tanpa mengabaikan hak jemaah yang sudah menunggu.
