MELIHAT INDONESIA, SURABAYA – Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November, mencakup pemilihan kepala daerah di 37 provinsi. Kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024 menjadi momen penting bagi para calon untuk memperkenalkan program mereka kepada masyarakat. Namun, di tengah persaingan yang ketat, muncul kembali isu intervensi kekuasaan atau cawe-cawe yang dapat memengaruhi proses pemilu.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfudz, memperingatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tahapan kampanye. Ia menyebut penguasa bisa secara terselubung memanfaatkan acara-acara resmi pemerintah untuk mendukung calon tertentu, meski secara formal tidak terkait dengan kampanye.
“Penguasa bisa menghadiri acara resmi yang tampaknya netral, namun tujuannya mendukung calon tertentu. Potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik ini masih sering terjadi,” ujar Agus.
Meski regulasi melarang pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) terlibat langsung dalam kampanye, praktik terselubung seperti ini sulit terpantau. Selain itu, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dilarang keras digunakan untuk kegiatan kampanye. Aturan juga melarang calon memberikan imbalan uang atau barang sebagai upaya memengaruhi pemilih.
Pengawasan terhadap pelanggaran aturan kampanye ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan proses kampanye berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Agus Mahfudz menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pengawasan ketat dari lembaga independen. “Regulasi harus disertai dengan pengawasan aktif. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga agar proses demokrasi tetap bersih,” katanya.
Pilkada 2024 akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Dengan pengawasan yang tepat, diharapkan pemilu dapat berlangsung secara adil dan bebas dari intervensi kekuasaan.(**)
