Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Akibat manipulasi alokasi kuota, sebanyak 8.400 calon jemaah haji reguler yang sudah menunggu lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024.
Kasus ini bermula dari tambahan 20.000 kuota haji yang diperoleh Indonesia pada 2024. Sesuai UU No. 8 Tahun 2019, 92% kuota seharusnya untuk jemaah reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 justru mengatur pembagian menjadi 50% reguler dan 50% khusus, sehingga ribuan jemaah reguler kehilangan kesempatan berangkat.
“Ini jelas merugikan masyarakat dan memperpanjang masa tunggu calon jemaah reguler, yang sebagian besar sudah antre lebih dari 14 tahun,” ujar Juru Bicara KPK, dikutip dari konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25 Agustus 2025)
KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dugaan praktik suap juga mencuat, dengan fee yang disebut mencapai US$2.600–7.000 (Rp42–113 juta) per kuota yang dialihkan ke penyelenggara haji khusus.
Sebagai langkah awal penyidikan, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, eks Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha penyelenggara haji khusus Fuad Hasan Masyhur.
“Proses penyidikan terus berjalan, dan kami pastikan kasus ini akan dibuka secara transparan,” tegas KPK.
Hingga kini, status para pihak masih sebagai saksi, namun penyidik menegaskan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan.
Kasus ini memicu sorotan publik karena menambah daftar panjang persoalan tata kelola haji di Indonesia. Ribuan calon jemaah kini harus kembali menunggu tanpa kepastian, sementara KPK berjanji mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang disebut melibatkan oknum pejabat dan pelaku usaha haji.
