Memasuki bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memastikan suasana ibadah berjalan aman dan kondusif. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke tempat makan selama Ramadan.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan usai peresmian gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sikap tegas itu disebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Menurutnya, menyambut bulan suci Ramadan harus dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah menyiapkan langkah-langkah agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan aman.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegas Pramono Anung, dikutip dari Detik, Rabu (18/02/2026).
Selain sweeping, Pramono juga menyoroti kegiatan sahur on the road (SOTR) yang kerap memunculkan potensi kerawanan seperti tawuran. Setiap kegiatan yang berpotensi memicu keributan dipastikan tidak akan mendapat izin.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan,” ucapnya.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menilai sweeping tidak diperlukan apabila pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan baik.
“Saya rasa tidak perlu ada sweeping–sweeping-an karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” jelas Anwar.
Dukungan juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menilai kebijakan tersebut tepat untuk mencegah potensi konflik.
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” kata Dadang, dikutip Rabu (18/02/2026).
