Wacana pemotongan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global mendapat respons dari DPR. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menilai langkah efisiensi seharusnya tidak hanya menyasar penghasilan pejabat, tetapi juga program-program pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy sebagai respons atas rencana pemerintah yang akan memangkas gaji anggota DPR hingga jajaran menteri dan wakil menteri, seiring situasi geopolitik yang memanas akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (25/3).
Rifqi menilai langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai sinyal positif sekaligus bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis ekonomi global. Menurutnya, konflik di kawasan Asia Barat dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran pemerintah memiliki manfaat yang jelas bagi pembangunan.
“Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif,” katanya.
Lebih lanjut, Rifqi menyebut jika pemerintah serius melakukan pemotongan gaji, kebijakan tersebut tidak harus melalui revisi undang-undang. Ia menyarankan cukup menggunakan regulasi di tingkat Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, dengan transparan, dengan accountable, dan yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” katanya.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari langkah penghematan di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mencontoh langkah yang telah dilakukan Pakistan, termasuk kebijakan bekerja dari rumah.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji lebih lanjut rencana tersebut. Ia menilai, meskipun cadangan BBM nasional relatif aman, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi di berbagai sektor.
“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” kata dia di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).
Ke depan, DPR mendorong agar langkah efisiensi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya simbolis, tetapi juga menyasar penggunaan anggaran secara tepat sasaran demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
