Sejumlah kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama masa pemerintahannya kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah mengklaim lawatan tersebut berhasil mendatangkan investasi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Namun di sisi lain, frekuensi perjalanan ke berbagai negara juga memicu kritik dari sejumlah pengamat, politisi, dan warganet yang mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
Sorotan terhadap agenda luar negeri Presiden menguat di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Ketidakpastian akibat konflik geopolitik, perlambatan ekonomi sejumlah negara besar, tekanan terhadap pasar keuangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa periode terakhir membuat sebagian kalangan menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penguatan ekonomi domestik.
Dalam kondisi tersebut, kunjungan luar negeri yang memerlukan biaya besar dinilai harus dapat menunjukkan manfaat yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kritik tersebut juga muncul karena kunjungan kenegaraan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk kebutuhan transportasi, pengamanan, akomodasi, logistik, hingga rombongan pendamping. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan keterkaitan antara biaya diplomasi yang dikeluarkan dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Selain itu, beberapa kalangan juga mempertanyakan sejauh mana investasi dan kerja sama yang diumumkan telah terealisasi serta memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Menanggapi sorotan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa berbagai lawatan Presiden Prabowo telah menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia dalam kurun sekitar satu setengah tahun mencapai Rp 2.430 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari diplomasi aktif yang dilakukan Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia.
“Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp 2.430 triliun, itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp 575 triliun,” kata Teddy, dalam keterangan videonya, Senin (1/6/2026) malam.
Teddy membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan untuk pencitraan atau kegiatan seremonial semata. Menurutnya, manfaat dari diplomasi tersebut telah dirasakan dalam berbagai sektor strategis.
Ia juga menyinggung keberhasilan Indonesia bergabung dalam BRICS yang disebutnya merupakan hasil dari hubungan baik yang dibangun Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara lain.
“Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman,” ucap dia.
“Kemudian, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu,” sambung Teddy.
Selain sektor ekonomi, Teddy mengeklaim Indonesia kini memiliki kemampuan pertahanan yang semakin kuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara, seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan negara lainnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Indonesia memiliki kawasan perkampungan haji di Arab Saudi yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia.
“Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji,” imbuh Teddy.
Meski perdebatan mengenai efektivitas kunjungan luar negeri masih berlangsung, pemerintah menilai berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga menjadi instrumen untuk menarik investasi dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
