Penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengundang perhatian publik. Selain rekam jejaknya yang kerap menjadi sorotan, nama Nanik juga dikaitkan dengan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Nama Nanik pernah menjadi perhatian publik pada 2018 dalam kasus hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet. Saat itu, ia diketahui menyebarkan informasi terkait dugaan penganiayaan Ratna melalui media sosial dan pesan berantai, serta mengantarkan Ratna bertemu dengan Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, Nanik sempat diperiksa penyidik dan memberikan kesaksian di persidangan.
Pada Pemilu 2019, Nanik juga dipercaya menjadi Wakil Ketua tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Kemudian pada September 2025, Nanik menjadi sorotan setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait kasus keracunan yang menimpa ribuan anak dalam pelaksanaan program MBG.
Di saat yang sama, ia juga aktif menanggapi kritik terhadap program tersebut melalui media sosial.
Kini, pada Juni 2026, Nanik resmi dipercaya memimpin BGN, lembaga yang bertanggung jawab mengelola program pemenuhan gizi bagi puluhan juta anak Indonesia setiap hari.
Di tengah penunjukan tersebut, Kejaksaan Agung juga membuka kemungkinan memeriksa Nanik sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi MBG. Hingga kini, perkara tersebut telah menjerat tiga tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman, menegaskan penyidik dapat memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui peristiwa pidana untuk dimintai keterangan.
“Kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kami perlukan untuk membuat terang tindak pidana itu, siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Syarief.
Dengan posisi barunya sebagai Kepala BGN, kepemimpinan Nanik diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, baik terkait pelaksanaan program MBG maupun perkembangan proses hukum yang tengah berlangsung.
