Dinamika pro dan kontra terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kembali menjadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi yang saling berseberangan dalam waktu berdekatan. Fenomena ini dinilai mencerminkan kompleksitas ruang demokrasi yang tidak hanya diwarnai kritik, tetapi juga respons tandingan yang ikut membentuk opini publik.
Pengamat kebijakan publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Alie Zainal Abidin, menilai demonstrasi merupakan bagian yang sah dalam demokrasi. Namun ia menekankan, kualitas aksi tidak hanya ditentukan oleh hak menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh independensi dan motivasi di baliknya.
“Dalam demokrasi, unjuk rasa merupakan hal yang lumrah. Tetapi aksi yang lahir secara spontan dari kesadaran publik tentu berbeda nilainya dengan aksi yang terkesan muncul sebagai respons instan untuk menetralkan kritik,” ujarnya.
Alie menyoroti kemunculan aksi tandingan setelah demonstrasi mahasiswa yang mengkritik program MBG di Kota Malang. Menurutnya, hal ini berpotensi menggeser substansi demokrasi menjadi sekadar adu pengaruh dan pembentukan persepsi di ruang publik.
“Ketika aksi tandingan muncul seketika setelah gelombang kritik, publik tentu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipertahankan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengawas kebijakan publik. Karena itu, kritik seharusnya dijawab dengan pendekatan substantif seperti data, evaluasi, dan keterbukaan informasi, bukan dengan mobilisasi massa.
“Mahasiswa menjalankan fungsi moral dalam demokrasi. Maka kritik seharusnya dijawab dengan transparansi dan perbaikan kebijakan, bukan dengan adu jumlah massa,” tegasnya.
Alie menambahkan, mobilisasi massa untuk merespons kritik justru dapat menunjukkan lemahnya argumen terhadap substansi persoalan yang diperdebatkan. Ia menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik tidak bisa hanya bertumpu pada dukungan massa, tetapi pada kemampuan pemerintah memperbaiki kebijakan secara terbuka.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga ruang dialog agar tidak berkembang menjadi ketegangan sosial di masyarakat.
