Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah wilayah menuai sorotan setelah banyak gerai koperasi disebut berdiri di lokasi yang kurang strategis, jauh dari pusat aktivitas warga, bahkan sulit dijangkau. Di balik kondisi tersebut, muncul dugaan bahwa pemilihan lokasi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan desa terhadap kebijakan pemotongan dana desa untuk program tersebut.
Hal itu diungkap jurnalis senior sekaligus aktivis Farid Gaban berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala desa dan pengurus KDMP. Menurutnya, sebagian aparat desa dan warga justru menunjukkan sikap sinis terhadap program yang dinilai terlalu top-down dan minim melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
“Alih-alih mendukung, aparat dan warga desa justru sinis kepada proyek KDMP itu, yang top-down dan tidak demokratis. Lemah sekali ownership (rasa memiliki) warga desa kepada proyek itu,” tulis Farid di media sosial.
Farid menyebut banyak kepala desa sebenarnya tidak bisa secara terbuka menolak program tersebut, meski sebagian meragukan keberlangsungannya karena dinilai terlalu seragam dan kurang memperhatikan kondisi serta kebutuhan masing-masing desa.
“Mereka sendiri ragu proyek ini akan bertahan lama karena terlalu dipaksa seragam, minim partisipasi dan inisiatif lokal,” ujarnya.
Menurut Farid, beberapa kepala desa bahkan telah mengantisipasi kemungkinan bangunan KDMP tidak berjalan optimal. Sejumlah alternatif penggunaan bangunan pun mulai dipikirkan, mulai dari mengubahnya menjadi lapangan padel atau futsal, kandang sapi, hingga gudang desa.
Sorotan terhadap KDMP ini menambah perdebatan mengenai efektivitas program tersebut, terutama terkait perencanaan lokasi, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan koperasi agar tidak berakhir menjadi bangunan yang terbengkalai.
