Lembaga antirasuah kini digoyang isu dari dalam. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Dewan Pengawas KPK segera menyelidiki dua pegawai yang disebut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara suap di Kementerian ATR/BPN. Desakan itu disampaikan Yudi pada Senin (9/11/2026) dan langsung menyedot perhatian publik.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman lebih dulu membeberkan inisial kedua pegawai itu pada Jumat (6/11/2026).
“Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK,” kata Boyamin kepada wartawan.
Kedua pegawai itu berinisial TS dan MS, TS disebut pejabat Direktorat Penyelidikan KPK, sementara MS personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK.
Menurut Boyamin, keduanya diduga menjadi orang dalam bagi Arif Sugiyanto, tersangka operasi tangkap tangan KPK, dan ada jejak komunikasi lewat telepon seluler antara Arif dengan oknum personel KPK tersebut sebelum OTT digelar. MAKI sudah melaporkan keduanya secara resmi ke Dewan Pengawas KPK dan mendesak agar pemeriksaan saksi segera bergulir.
Perlu dicatat, penyebutan inisial dan laporan ini masih berstatus dugaan yang harus diperiksa, bukan penetapan bahwa keduanya terbukti membocorkan dokumen.
Yudi Purnomo menilai pengusutan ini wajib dilakukan demi menjaga marwah lembaga.
“KPK wajib untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga marwah dan integritas penanganan perkara, berdasarkan pengalaman saya, seharusnya mudah bagi dewas menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan dua pegawai yang dispill oleh MAKI,” kata Yudi kepada wartawan.
Ia juga mengingatkan, kalau dugaan itu tidak terbukti, nama mereka wajib dibersihkan, “Sekaligus jika tidak benar, bisa membersihkan nama orang orang tersebut. Karena nama mereka kan sudah kesebar, walau inisial,” tuturnya.KPK sendiri membenarkan tengah memproses dugaan kebocoran ini secara serius. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan melibatkan jalur etik dan pengawasan melekat.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap Budi, Jumat (6/11/2026).
KPK menegaskan dugaan kebocoran ini tidak menghentikan pengusutan perkara korupsi di ATR/BPN.Perkara yang dibocorkan itu sendiri bukan perkara kecil. KPK sudah menetapkan delapan tersangka dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor, yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Perkara ini bermula dari OTT KPK pada 14 September 2026 dan kini menjadi sorotan karena dugaan kebocoran justru datang dari dalam lembaga yang seharusnya paling menjaga kerahasiaan.
Warganet pun ramai menyoroti ironi ini, lembaga yang tugasnya memberantas korupsi malah diduga punya oknum yang membocorkan perkara. Banyak yang menuntut Dewas KPK bergerak cepat dan transparan, karena kalau internal saja bocor, kepercayaan publik terhadap penanganan perkara bisa ikut runtuh.
