JAKARTA — Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dalam RAPBN 2027, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp240,2 triliun dan menjadi salah satu pemegang anggaran terbesar pemerintah.
Pakar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai besarnya anggaran tersebut perlu dikritisi. Menurutnya, MBG memang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi jangan sampai mengurangi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
“Penempatan BGN sebagai salah satu pemegang anggaran terbesar juga perlu dilihat secara kritis. MBG memang penting sebagai investasi kualitas SDM, tetapi jangan sampai prioritas tersebut menciptakan crowding out terhadap belanja fundamental seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Rizal, Kamis (21/8/2026).
Rizal menilai besarnya anggaran seharusnya tidak hanya ditentukan oleh skala program, tetapi juga manfaat sosial dan dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas.
“Secara ideal, pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi fondasi utama pembangunan SDM. MBG penting, tetapi sifatnya lebih sebagai instrumen pendukung,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar ekspansi MBG tidak mengurangi ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas sekolah, guru, layanan kesehatan dan tenaga medis.
Anggaran MBG Rp240 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya membantah informasi yang menyebut anggaran MBG 2027 mencapai Rp480 triliun.
“Rp240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” kata Purbaya di DPR, Kamis (20/8/2026).
Anggaran BGN 2027 turun dari sekitar Rp268 triliun pada tahun sebelumnya. Meski demikian, BGN tetap menempati posisi teratas dalam RAPBN 2027.
Sementara itu, anggaran kesehatan sebesar Rp102,12 triliun, pendidikan dasar dan menengah Rp61,10 triliun, serta pendidikan tinggi, sains dan teknologi Rp65,17 triliun.
Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas anggaran pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia.
