GARUT, JAWA BARAT — Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis (20/8/2026). Mereka memprotes kerusakan jalan yang menghubungkan Banjarwangi, Singajaya hingga Peundeuy.
Ketua Gema BSP Alan Muhtar bahkan meminta wilayah tersebut dibantu untuk berpisah dari Kabupaten Garut jika pemerintah daerah tidak mampu memperbaiki jalan.
“Kalau memang Kabupaten Garut tidak berdaya membangun Jalan Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy, tolong bantu kami untuk berpisah dengan Garut,” ujar Alan.
Menurutnya, warga tidak menuntut jalan mewah, melainkan akses yang aman dan layak. Kerusakan jalan disebut telah berlangsung selama 11 tahun dan berdampak pada distribusi hasil pertanian, akses pendidikan hingga layanan kesehatan.
“11 tahun tak kunjung diperbaiki, melumpuhkan alur distribusi hasil tani, memutus akses anak sekolah sampai menghambat evakuasi medis,” katanya.
Soroti Anggaran Jalan
Gema BSP juga mempertanyakan alokasi anggaran jalan daerah yang disebut mencapai Rp296 miliar. Menurut warga, porsi untuk wilayah selatan masih minim.
Perbaikan sepanjang 6,5 kilometer melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari APBN dinilai baru menyelesaikan sebagian kecil kerusakan.
“Kami tidak meminta semuanya selesai sekaligus, tetapi setidaknya ada tahapan yang jelas. Tahun 2026 berapa kilometer, kemudian 2027 dilanjutkan hingga tuntas,” kata Alan.
Bupati Janji Perbaikan
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan Pemkab Garut akan melakukan perbaikan jangka pendek agar jalan lebih layak dilalui.
“Kami akan membantu menyelesaikan perbaikan agar jalan lebih layak dilewati dan tidak berpotensi menimbulkan kerusakan,” ujar Syakur.
Ia mengakui perbaikan melalui IJD baru mencakup sekitar 6,5 kilometer. Pemkab Garut juga berkomitmen melanjutkan pembangunan jalan hingga Peundeuy pada 2027.
“Melihat kondisinya, tidak usah bagus-bagus, yang penting layak dulu,” katanya.