JAKARTA — Alokasi sekitar Rp103 miliar untuk podcast, video, dan kegiatan sejenis di Kementerian Koperasi (Kemenkop) menuai sorotan DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Temuan itu disampaikan Mufti setelah mencermati dokumen pengajuan anggaran Kemenkop dalam rapat bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
“Ada anggaran Rp103 miliar untuk podcast dan video, dan lain sebagainya di sini. Rakyat hari ini tidak perlu Pak, podcast, video,” kata Mufti.
Ia menilai media sosial sudah menyediakan banyak sarana komunikasi publik sehingga anggaran sebesar itu seharusnya dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kenapa menghabiskan anggaran sebesar ini hanya untuk sebuah pencitraan begitu,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenkop mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk 2027, di atas pagu Rp742 miliar.
Dari tambahan tersebut, sekitar Rp541 miliar direncanakan untuk kebutuhan operasional, sedangkan Rp3,99 triliun digunakan untuk berbagai program teknis, termasuk penguatan SDM, kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, serta pengawasan koperasi.
Rinciannya, sekitar Rp1,98 triliun dialokasikan untuk penguatan SDM, Rp1,252 triliun untuk pengawasan dan pendampingan, serta Rp371,56 miliar untuk operasional KDKMP.
Ferry menegaskan tambahan anggaran harus disertai kinerja terukur dan akuntabilitas. Namun, belum ada penjelasan spesifik mengenai alokasi Rp103 miliar untuk podcast dan video yang dipertanyakan DPR.
