JAKARTA – Dua tahun era Prabowo-Gibran sukses mencetak rekor investasi fantastis. Sepanjang 2025 realisasi tembus Rp1.931 triliun, dan melesat lagi di semester I-2026 dengan raupan Rp1.010 triliun. Hebatnya, aliran dana ke luar Jawa (50,2%) kini berhasil mengalahkan dominasi Pulau Jawa. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan berani mematok target investasi tahun 2027 meroket hingga Rp2.322 triliun!
Karakter investasi pun kini ‘naik kelas’. Arus modal tak lagi sekadar mampir, melainkan membanjiri sektor produktif berjangka panjang seperti industri logam dasar, pertambangan, transportasi, hingga telekomunikasi. Namun, di balik deretan angka dan proyek megah ini, dunia usaha justru menjerit!
Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, melontarkan sentilan tajam. Ia mengingatkan bahwa derasnya modal bisa mandek jika iklim usaha dipenuhi ketidakpastian. Pengusaha mengaku masih dihantui regulasi yang tumpang tindih serta mahalnya ongkos logistik, energi, hingga pembiayaan.
“High cost economy masih jadi persoalan struktural yang mencekik produktivitas dan daya saing industri,” tegas Shinta, mengingatkan bahwa biaya siluman dan efisiensi rantai pasok adalah kunci agar pabrik tetap menyala.
Sadar akan keluhan para ‘sultan’ penanam modal, pemerintah merespons dengan merilis PP Nomor 28 Tahun 2025. Aturan baru ini merombak sistem OSS dan menjamin kepastian tenggat waktu perizinan (termasuk mekanisme ‘fiktif positif’), agar investor tak lagi ‘dipingpong’ oleh birokrasi berbelit.
Kini, ujian sesungguhnya bagi pemerintah berada di sektor hilirisasi yang menyedot dana Rp300,1 triliun di semester I-2026. Tantangannya tak lagi sekadar mendatangkan uang asing, melainkan memastikan adanya multiplier effect.
Publik dan pengamat menanti pembuktian: apakah investasi raksasa ini akan menggandeng UMKM, tenaga kerja, dan pemasok lokal dalam rantai produksinya? Ataukah Indonesia hanya akan berakhir sebagai ‘pabrik cuci’ bahan mentah asing yang nilai tambahnya justru terbang ke luar negeri? Waktu yang akan menjawabnya.
