JAKARTA — Dinamika politik kembali menghadirkan kejutan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Syahganda masuk menggantikan Muhammad Qodari yang kini mengemban tugas baru sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Penunjukan pria kelahiran Medan, 27 November 1965 ini menjadi sorotan tajam mengingat rekam jejaknya yang panjang dan penuh liku. Syahganda mulai dikenal publik sebagai aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1984. Kiprah vokalnya menentang pemerintahan Orde Baru kala itu bahkan berujung pada pemberhentiannya dari kampus tersebut.
Meski sempat terhenti, semangat akademiknya tak padam. Setelah merampungkan gelar sarjana di kampus swasta, ia kembali ke ITB untuk meraih gelar Magister Studi Pembangunan (2005) dan sukses menyabet gelar Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial dari FISIP Universitas Indonesia pada 2015. Selain sebagai aktivis, ia juga tercatat aktif sebagai akademisi dan menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia (UKI) sejak 2016.
Di panggung politik, perjalanan Syahganda tak kalah dinamis. Ia pernah tergabung dalam Partai Persatuan Daulat Rakyat (PDR), mendirikan Partai Merdeka bersama Adi Sasono pada awal Reformasi, hingga mencoba peruntungan sebagai calon legislatif dari Partai Golkar pada Pemilu 2009. Ia juga mendirikan lembaga kajian kebijakan publik, Sabang Merauke Circle (SMC), pada 2010.
Puncak kontroversi dalam karier politiknya terjadi pada Agustus 2020 saat ia bergabung dalam jajaran Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kritik tajamnya terhadap kebijakan pemerintah, terutama penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law), mengantarkannya pada proses hukum hingga ia dijatuhi hukuman penjara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kini, roda nasib politik Syahganda berputar. Dari sosok oposisi yang sempat mendekam di balik jeruji besi, ia kini melangkah ke Istana dan dipercaya memegang kendali komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
