JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikannya ditepis tegas oleh pihak Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa putusan tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan landasan untuk melengserkan Gibran.
Syahganda menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif sangat menghormati putusan yudikatif. Ia juga memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan intervensi hukum apa pun terkait proses di MK tersebut.
“Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach ya kan, dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden,” urai Syahganda di Kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Meski demikian, Syahganda menyadari bahwa polemik ini telah menggelinding menjadi “bola panas” di Senayan. Pihaknya kini terus memantau dinamika yang ada dan menyerahkan sepenuhnya respons putusan tersebut kepada lembaga negara di luar eksekutif. “Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah tanda tamat belajar setara SMA dari luar negeri milik Gibran, melainkan hanya surat keterangan penyetaraan dari kementerian. Gibran sendiri merespons santai putusan ini dengan menyatakan menghormati proses di MK dan memilih fokus bekerja.
Namun, bola liar sudah terlanjur bergulir di DPR. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Eka Widodo, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tekanan juga datang dari kelompok masyarakat sipil (AKSI) yang mendatangi Fraksi Golkar pada Senin (12/10/2026) lalu untuk mendorong penggunaan hak angket guna mengusut tuntas temuan MK tersebut.
