JAKARTA — Wacana pemerintah memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan terdegradasi untuk produksi bahan bakar nabati (biofuel) menuai sorotan tajam. Di balik ambisi kemandirian energi melalui program biodiesel B50 hingga B100, muncul kekhawatiran bahwa dalih “energi hijau” ini justru menjadi celah bagi ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengancam sisa ekosistem kritis.
Rencana ini sebelumnya disuarakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, yang juga merupakan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam Investor Daily Summit awal Oktober lalu. Ia mengklaim bahwa pengembangan biofuel hanya akan menyasar lahan yang telah kehilangan tutupan kayu produktif dan berubah menjadi semak belukar. Langkah ini bahkan diklaim mampu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, argumen tersebut dikritisi keras oleh kelompok pemerhati lingkungan, termasuk Greenpeace Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa label “hutan rusak” tidak boleh serta-merta diterjemahkan sebagai tanah kosong yang bebas dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Pada lahan gambut yang rusak akibat pengeringan, misalnya, solusi utamanya adalah pemulihan tata air, bukan penanaman komoditas ekstraktif.
“Kawasan yang kehilangan banyak pohon sekalipun masih mungkin memiliki fungsi penting bagi tata air, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegas catatan kritis kelompok pemerhati lingkungan tersebut.
Tingginya target bauran energi ini juga membawa konsekuensi masif pada kebutuhan Crude Palm Oil (CPO). Koalisi Transisi Bersih memperkirakan penerapan B50 membutuhkan tambahan lahan sawit hingga 5,36 juta hektare sampai tahun 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare. Selain ancaman lingkungan, pemanfaatan lahan ini juga berisiko memicu konflik agraria dengan masyarakat adat setempat.
“Kemandirian energi merupakan tujuan penting. Namun, jangan sampai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil justru menciptakan persoalan ekologis baru melalui ekspansi perkebunan yang tidak terkendali.”
