JAKARTA — Kebijakan pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas alam ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026) rupanya tidak membuat negara tetangga tersebut panik. Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) merespons santai langkah tersebut dan mengklaim ketahanan energi di negerinya tidak akan terdampak signifikan.
Juru bicara EMA menjelaskan bahwa pemangkasan pasokan gas sebesar 31 British Thermal Unit per hari (BBTUD) dari Indonesia tersebut hanya akan berlangsung selama 18 hari. Pihaknya juga telah menyiapkan instrumen antisipasi seperti peningkatan impor Gas Alam Cair (LNG) dan penggunaan bahan bakar alternatif cadangan.
“Jumlah ini kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian kami yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD,” ujar juru bicara EMA, dikutip dari CNA pada Sabtu (24/10/2026).
Langkah penyetopan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait survival mode untuk memprioritaskan kedaulatan energi domestik. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto merinci, pengurangan 31 BBTUD tersebut berasal dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera (Jambi Merang) sebesar 16 BBTUD.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga, karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil sebelumnya.
Di sisi lain, kebijakan agresif pemerintah ini memicu kekhawatiran dari pelaku industri hulu migas. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, mengingatkan agar pemerintah tetap menghormati kontrak bagi hasil (PSC) yang sudah berjalan demi menjaga iklim investasi.
“Kalau bagiannya si KKKS dipaksa untuk menjual ke dalam negeri, sedangkan mereka sudah ada kontrak dan lain sebagainya, itu enggak bisa seenak-enaknya seperti itu,” tegas Moshe. Ia memperingatkan bahwa pemaksaan penjualan yang merugikan kontraktor berisiko membuat mereka menghentikan produksi dan merusak kepercayaan investor global.
