JAKARTA — Mega-skandal penyadapan ilegal yang mendapuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka memunculkan teka-teki liar di ruang publik. Bareskrim Polri mengungkap bahwa operasi senyap ini menyalahgunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur sah.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin membeberkan target penyadapan ini sangat masif, mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, aktivis LSM, hingga para pengusaha. Karena aparat belum membeberkan motif resminya, spekulasi publik kini mengerucut tajam pada tiga dugaan skenario besar.
Motif pertama yang berembus kencang adalah dugaan perlindungan kepentingan politik ‘Geng Solo’. Kecurigaan ini menguat setelah Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara ganjil tidak masuk dalam daftar target sadap.
Kedekatan historis Listyo Sigit dengan klan Jokowi dinilai menjadi alasan kuat untuk menjaga akses informasi kekuasaan secara eksklusif. Apalagi, skandal ini meledak di tengah kuatnya tekanan politik terkait isu keabsahan ijazah SMA Gibran yang belakangan kembali digugat publik.
Skenario kedua mengarah pada pusaran intervensi asing, khususnya di tengah memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Pada 30 Oktober 2026, Reuters sempat menyoroti tingginya retorika nasionalisme pemerintahan Prabowo terhadap negara tetangga di tengah tekanan ekonomi.
Seringnya Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras terhadap “antek-antek asing” dalam pidatonya memperkuat spekulasi bahwa ada kekuatan geopolitik yang mencoba mengawasi Istana. Sementara itu, motif ketiga menyorot dugaan beking terhadap perusahaan nakal.
Analis politik Selamet Ginting menilai penyadapan terhadap kalangan pengusaha ini sangat relevan dengan sulitnya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memberantas mafia lahan akibat adanya perlindungan terselubung dari oknum aparat.
