JAKARTA — Tuntutan sejumlah daerah agar musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga gempa ditetapkan sebagai Bencana Nasional akhirnya memantik reaksi keras dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik ini secara blak-blakan menyoroti adanya niat terselubung di balik desakan tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyebut langkah itu tak lebih dari siasat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencuci tangan dan melempar seluruh beban penanganan serta pendanaan kepada pemerintah pusat.
Kritik tajam ini dilontarkan Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Ia membongkar fakta miris bahwa Pemda selama ini memang tidak pernah menjadikan bencana sebagai prioritas anggaran. Alhasil, saat situasi darurat terjadi, Pemda kerap absen di hari-hari pertama karena sibuk menyisir sisa dana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
“Jadi buat saya di satu sisi mungkin seruan itu masuk akal, tapi sisi lain sesungguhnya Pemda itu seperti mencari jalan lain agar tidak terbebani dengan berbagai alokasi secara anggaran maupun kepengurusan kebencanaan ketika bencana terjadi,” ucap Robert.
Tak hanya soal dompet daerah yang kosong akibat salah prioritas, Ombudsman juga menelanjangi rusaknya sistem kelembagaan di daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kerap dijadikan instansi buangan, bahkan posisi kepalanya sering dirangkap oleh pejabat lain.
“Bencana mengungkapkan bahwa kapasitas sesungguhnya memang rusak di Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Menyikapi karut-marut ini, Robert mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak tinggal diam dalam mengevaluasi penyusunan APBD.
“Nah kita minta Kementerian Dalam Negeri juga untuk lebih serius lagi dalam me-review anggaran untuk melihat beberapa alokasi prioritas termasuk bencana itu,” tegasnya.
